Terdapat tiga aturan terbaru terkait pencatatan nama di Kartu Tanda Kependudukan (KTP). ketiga hal tersebut adalah larangan penyingkatan nama, larangan penggunaan angka dan tanda baca, serta tidak perlunya pencatatan gelar.
Lebih rinci, aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan. Karena itu, selain di KTP, aturan tersebut juga berlaku di dokumen kependudukan lainnya. Sebut saja biodata penduduk, Kartu Keluarga (KK), Kartu Identitas Anak, Akta Pencatatan Sipil, hingga Surat Keterangan Kependudukan.
Nama Tidak Boleh Disingkat
Kini, pencatatan nama pada dokumen kependudukan harus berupa nama panjang. Misalnya nama Muhammad tidak boleh menjadi Muh. Ada pula contoh lain yakni Abdul yang tidak boleh disingkat menjadi Abd.
Hanya Berupa Huruf Latin
Pencatatan nama di surat kependudukan kini hanya dapat berupa huruf latin. Karena itu, tanda baca serta angka tidak boleh digunakan lagi. Misalnya saja ‘Moh.’ yang kini hanya menjadi ‘Moh’ (tanpa tanda titik).
Penulisan Tanpa Gelar
Berbagai penulisan gelar baik di depan nama maupun di belakang nama kini tidak boleh dicantumkan di dokumen kependudukan. Misalnya saja gelar di depan nama seperti Profesor (Prof.), Insinyur (Ir.), Dokter (dr.), hingga Harji (H atau Hj). Adapun gelar pendidikan di belakang nama seperti diploma dan sarjana juga tidak dicantumkan dalam kartu kependudukan.
Aturan Secara Umum
Adapun aturan secara umum penulisan nama dalam dokumen kependudukan adalah menggunakan huruf latin sesuai kaidah bahasa Indonesia, menggunakan nama marga dan famili di dokumen kependudukan, jumlah kata minimal 2, dan jumlah maksimal huruf adalah 60.
Dilansir dari: pramborsfm.com
